Biden: Putin Mulai Invasi Ukraina
By Nad
nusakini.com - Internasional - Rusia memulai "invasi" ke Ukraina, Presiden AS Joe Biden mengatakan pada hari Selasa (22/2), saat ia dan para pemimpin Barat lainnya bergerak maju dengan menjatuhkan sanksi terhadap Moskow sebagai tanggapan atas perintah pengerahan pasukan ke dua wilayah yang dikuasai separatis di Ukraina timur.
Situasi di Ukraina meningkat ketika Rusia, yang telah mengumpulkan pasukan di dekat Ukraina selama berbulan-bulan, pada hari Senin (21/2) mengakui dua republik yang memproklamirkan diri Donetsk dan Luhansk sebagai independen dan memerintahkan pasukan untuk dikerahkan di sana untuk misi "penjaga perdamaian".
"Ini adalah awal dari invasi Rusia ke Ukraina," kata Biden di Gedung Putih, mengkritik tindakan Moskow sebagai "pelanggaran mencolok terhadap hukum internasional" yang "menuntut tanggapan tegas dari komunitas internasional."
Menteri Luar Negeri Antony Blinken mengatakan di kemudian hari bahwa dia telah membatalkan pertemuan dengan rekannya dari Rusia Sergey Lavrov yang dijadwalkan pada hari Kamis (24/2) di Eropa untuk membahas krisis Ukraina, meskipun dia mengatakan Amerika Serikat tetap berkomitmen untuk diplomasi.
Keterlibatan antara diplomat tinggi dimaksudkan untuk meletakkan dasar bagi kemungkinan pertemuan puncak antara Biden dan Presiden Rusia Vladimir Putin, yang akan berlangsung asalkan invasi tidak terjadi.
Apa yang disebut Biden sebagai "tahap pertama" sanksi akan menghantam dua lembaga keuangan milik negara Rusia serta lima individu elit yang terhubung dengan Kremlin dan keluarga mereka, dan akan memberlakukan pembatasan pada utang negara Rusia.
Pembatasan utang akan berarti bahwa pemerintah Rusia tidak dapat lagi mengumpulkan uang di Amerika Serikat dan Eropa, dan utang barunya tidak dapat lagi diperdagangkan di pasar AS atau Eropa, menurut seorang pejabat senior administrasi yang memberi penjelasan kepada wartawan tentang sanksi tersebut.
"(Sanksi) ini telah dikoordinasikan secara erat dengan sekutu dan mitra kami, dan kami akan terus meningkatkan sanksi jika Rusia meningkat," kata Biden.
Amerika Serikat telah memperingatkan bahwa konsekuensi bagi Rusia jika terjadi eskalasi militer akan "jauh melampaui apa yang diterapkan pada 2014" setelah aneksasi Moskow atas Krimea dari Ukraina.
Daftar tersebut telah memasukkan sanksi ekonomi dan keuangan serta kontrol ekspor yang mencegah pasokan teknologi canggih ke Rusia, penyesuaian postur pasukan Pakta Pertahanan Atlantik Utara di negara-negara sekutu dan bantuan tambahan ke Ukraina untuk memungkinkannya mempertahankan wilayahnya lebih lanjut.
Perdana Menteri Inggris Boris Johnson pada hari Selasa mengumumkan sanksi terhadap Rusia yang menargetkan lima bank dan tiga "individu dengan kekayaan bersih sangat tinggi" yang akan menghadapi pembekuan aset di Inggris dan akan dilarang memasuki negara itu.
Kanselir Jerman Olaf Scholz, sementara itu, mengatakan dia akan menghentikan proses sertifikasi untuk pipa gas alam yang mengalir dari Rusia ke Jerman di bawah Laut Baltik, sebuah proyek yang dikhawatirkan dapat memberi pengaruh lebih besar kepada Moskow atas pasar energi Eropa.
Reaksi Jerman terhadap langkah-langkah seperti tindakan terbaru Rusia telah menjadi bahan spekulasi, karena Scholz telah menghindari penamaan khusus Nord Stream 2, yang sekarang sepenuhnya dibangun tetapi belum diaktifkan, sebagai target sanksi potensial jika Rusia menyerang Ukraina.
Pemerintahan Biden, yang menentang proyek tersebut, mengatakan keputusan Jerman berarti bahwa pipa itu "tidak akan beroperasi" dan akan meringankan "cekik geostrategis Rusia atas Eropa melalui pasokan gas alamnya."
Investasi $11 miliar "dalam pipa gas berharga yang dikendalikan oleh Rusia" sekarang akan "sia-sia," dengan Moskow kehilangan apa yang akan menjadi "uang tunai untuk pundi-pundi keuangan Rusia," kata pejabat pemerintah AS kepada wartawan.
Para menteri luar negeri dari negara-negara Kelompok Tujuh, termasuk Inggris, Jerman, Amerika Serikat dan Jepang, sepakat dalam panggilan telepon Selasa untuk mengutuk pengakuan Rusia atas dua wilayah yang memisahkan diri itu sebagai pelanggaran kedaulatan dan integritas teritorial Ukraina, serta hukum internasional.
Jepang akan bekerja dengan komunitas internasional untuk memberikan "tanggapan yang keras", termasuk sanksi, Menteri Luar Negeri Yoshimasa Hayashi mengatakan kepada wartawan setelah panggilan telepon. (Kyodo/dd)